Rakyat Aceh Online : RUBRIK JUMAT - Melembagakan Politik Hijau

Bencana demi bencana telah mengakrabi kita. Mulai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kelaparan, kekeringan, gagal panen, hingga bencana krisis sosial-ekonomi-politik.

Sinyalemen bahwa kita hidup di atas negeri bencana ternyata benar belaka. Bukan semata bencana dalam pengertian fisik akibat murkanya alam, tetapi juga bencana nonfisik akibat pendangkalan, pemiskinan, dan degradasi moral anak bangsa.

Konon, hanya 15 persen bencana disebabkan oleh faktor alam. Sisanya, 85 persen, lebih banyak disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia.

Kenyataan demikian hanya membenarkan tesis klasik E.F. Schumacher dan Fritjof Capra bahwa krisis ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup berakar dari krisis moralitas bangsa itu sendiri.
Jauh-jauh hari Allah sudah memperingatkan bahwa manusia merupakan aktor utama di balik segala bentuk kerusakan di muka bumi: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS. 30: 41).

Penyelewengan Mandat

Pada awalnya manusia diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi dan seisinya (QS 11:61). Tetapi, manusia juga yang telah menyelewengkan mandat suci tersebut dengan berbuat kerusakan-kerusakan di muka bumi.

Berita tentang watak dasar manusia yang merusak itu sebenarnya sudah disampaikan oleh malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Ini tecermin dalam salah satu Firman-Nya: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka (malaikat) berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" (QS. 2:30).

Syahdan, manusia tampil menjadi perusak terhebat akibat nafsu keserakahan untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, serta menguasai sumber-sumber alam tanpa memperhitungkan dampak kerusakannya. Maka, muncullah ketidakseimbangan, ketidakteraturan, dan disharmoni alam.

Dalam kondisi semacam ini, alam menjadi sulit dikendalikan, semakin tidak bersahabat, dan mudah "murka." Gejala perubahan alam yang dulu berjalan teratur kini semakin sulit diprediksi. Bumi menjadi hunian yang semakin tidak nyaman akibat pemanasan global atau "efek rumah kaca" (green house effect). Bencana alam seperti banjir dan angin topan semakin sering terjadi. Ini semua terjadi ketika pembangunan diceraikan dari kearifan dan etika.
Selama ini kita sering disilaukan oleh rasionalitas paham pembangunanisme yang dibungkus dengan bahasa eufemistik. Istilah pembangunan, kemajuan, pengembangan sains dan teknologi, dan semacamnya sering dipakai untuk melegitimasi keserakahan manusia.

Padahal, pembangunan ibarat pedang bermata ganda; bisa menjadi berkah atau bencana. Di satu sisi ia menjanjikan kemudahan dan kenyamanan hidup. Namun, ia juga memberikan ancaman nyata, terutama ketika seluruh kegiatan dimaksud berjalan liar tanpa kendali.

Kenyataannya, lihatlah apa yang terjadi di sekitar kita. Aktivitas pembangunan sering tanpa didasari master plan dan analisis dampak lingkungan (amdal) yang matang. Prinsipnya, ada uang ada barang. Asal ada untung, berdirilah gedung-gedung. Harus diakui, semua itu didasari hasrat untuk mengeruk laba sebesar-besarnya.

Meminjam istilah Chandra Muzaffar, seorang aktivis-intelektual Malaysia, inilah saat di mana keserakahan terlembagakan melalui kegiatan ekonomi-kapitalistik. Yakni, ketika logika keuntungan dan kepuasan bendawi menjadi panglima dalam kehidupan. Maka yang bekerja dalam logika semacam ini adalah memanfaatkan ruang untuk menggapai keuntungan sebesar-besarnya dengan dalih meningkatkan kesejahteraan.

Padahal, menurut sebuah laporan penelitian, biaya pemulihan (recovery cost) akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas "pembangunan" manusia ternyata jauh lebih mahal ketimbang keuntungan ekonomi yang diperolehnya. Karena itu, inilah saatnya kita merefleksi seluruh kegiatan "produksi ekonomi" dimaksud agar dampaknya tidak meluluhlantakkan manusia.

"Politik Hijau"

Bencana demi bencana seharusnya menyadarkan kita akan pentingnya akhlakul karimah terhadap alam. Para pengambil kebijakan seharusnya tidak mengumbar "libido keuntungan" di balik seluruh kebijakan pembangunan di negeri ini. Jangan semata-mata karena pertimbangan keuntungan ekonomis, keseimbangan alam dikesampingkan. Lihatlah apa yang sudah dilakukan sejumlah pejabat-politisi kita yang tidak lagi mengindahkan keseimbangan alam.

Keterlibatan pejabat-politisi di balik pembalakan liar, alih fungsi hutan lindung, dan pembangunan fisik tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai jelas mengancam ekosistem kita. Sejalan dengan ini, rencana jalan tol Trans Jawa yang bakal memangkas 1.182 pohon jati berusia 103 tahun di Kabupaten Madiun sungguh memiriskan hati kita. Tidak adakah cara lain membangun tanpa merusak?

Sudah terlalu banyak korban berjatuhan akibat salah urus alam. Ironisnya, kita tidak pernah mau belajar dari bencana. Lebih memprihatinkan lagi, hampir semua kerusakan alam bermula dari "persekongkolan jahat" di gedung-gedung dewan dan atau kantor pemerintahan yang terhormat, institusi garda depan yang seharusnya menjadi front-liners bagi konservasi alam.
Mengatasi itu semua, sudah saatnya kita mempertimbangkan "spiritualitas hijau" sebagai basis etika-moral dalam tradisi politik kita. Dalam tradisi politik semacam ini, kesadaran akan pentingnya keseimbangan alam harus melandasi setiap kebijakan publik.

Sejatinya, paradigma "politik hijau" merupakan upaya mengembalikan mandat suci penciptaan manusia dari perusak menjadi pemakmur bumi yang hakiki. Hal ini sejalan dengan firman Allah: "Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS 26: 183). Paradigma "politik hijau" bermuara pada pentingnya mentalitas hidup bersih, menaklukkan keserakahan, dan penghargaan tinggi terhadap keseimbangan alam semesta. (*)

*Dr Masdar Hilmy MA, dosen IAIN Sunan Ampel, alumnus S-3 University of Melbourne, Australia