Rakyat Aceh Online : Headline

LANDENG-DPRK Aceh Utara menilai pihak Exxon Mobil tidak kooperatif menanggapi perkara pencemaran lingkungan di kawasan Aceh Utara, terutama di lokasi eks laboratorium kimia di Desa Hueng, Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara.

Padahal dilahan itu telah ditemukan zat mercury berbahaya yang sudah dijamah ratusan warga.
"Kita sudah kirimkan surat ke manajemen Exxon Mobil untuk mengklarifikasi temuan mercury itu. Tapi sampai saat ini mereka belum memberikan jawaban apapun,"kata Ketua DPRK Aceh Utara Jamaluddin Jalil kepada Rakyat Aceh, Senin (26/7).

Mirisnya lagi, lanjut Jamaluddin, pihak perusahaan seolah tak mau tahu dengan perkara yang kini membelitnya."Kita saja yang mengirim surat secara resmi hingga kini tak ditanggapi, apalagi kondisi masyarakat yang berada di lingkungannya," kesal Jamaluddin lagi.

Karena belum adanya jawaban dari pihak Exxon Mobil, Jamaluddin mendesak pihak dinas terkait termasuk di tingkat provinsi seperti Bapedalda segera menindak lanjuti temuan dan turun ke lapangan untuk sterilisasi lokasi temuan agar kembali normal.

“Kalau perkara ini tidak segera
ditanggapi pihak terkait, kami selaku wakil rakyat akan segera membuat paripurna khusus membahas temuan mercury itu,” tegas Jamaluddin didampingi Ketua Fraksi Gabungan Ridwan Yunus.

Tidak Tanggap
Ridwan Yunus mengakui pihak legislatif maupun eksekutif di Aceh Utara sulit sekali berhubungan dengan perusahaan asing itu.

Padahal banyak persoalan sosial yang muncul di masyarakat sejak Exxon bercokol di Aceh Utara. Seperti persoalan jalan yang dalam empat tahun terakhir rusak parah, fasilitas untuk desa binaan seperti layanan kesehatan dan lain-lain.

“Anda bisa lihat jalan-jalan beton mulai dari Simpang Reudang, Matang Kuli hingga Simpang Ceubrek, Kecamatan Syamtalira Aron atau jalan landeng dan jalan line lainya yang dibangun Exxon dalam kondisi rusak parah dan selalu mengundang maut bagi pengguna jalan.

Namun sejauh ini belum diperbaiki, karena status masih dibawah Exxon pemerintah setempat tidak bisa membantun karena berimbas pada pola anggaran yang bisa tumpang tindih,” ujar Ridwan. Apalagi diketahui layanan kesehatan di klinik Exxon yang kini telah diubah sebagai klinik rujukan bagi penderita kelainan jiwa.

“Ini contoh lain pihak Exxon yang tidak mengindahkan aspek sosial masyarakat setempat,” ungkapnya.
Sementara itu informasi lainnya Walhi Aceh meminta pihak Exxon agar mengembalikan bentuk lahan warga ke kondisi awal yakni persawahan.

“Sebelumnya lokasi temuan mercury itu adalah persawahan yang kemudian ditimbun menjadi kawasan pengeboran, karena dalam aturan HGU setelah
masa habis maka pihak perusahaan harus menormalkan lokasi ke bentuk semula, kalau awalnya sawah, ya harus di buat sawah,” ujar M Nur anggota
Walhi Aceh. (sjm)