Rakyat Aceh Online : NANGGROE - Anggota DPRK Pidie Jaya Sharing Pendapat di Ateng

TAKENGON – Untuk berbagi pengalaman dan sharing (berbagi,red) pendapat tentang pembangunan daerah, sejumlah anggota DPRK Pidie Jaya mengunjungi Kabupaten Aceh Tengah (Ateng). Anggota DPRK Pidie Jaya yang hadir, dilaporkan merupakan Panitia Legislasi Qanun Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, serta Qanun PBB Kampung dan Perkotaan. Anggota DPRK paling bungsu dalam Provinsi Aceh ini yang tiba di Ateng di sambut langsung oleh Pj. Bupati Aceh Tengah, Ir. Mohd. Tanwier, MM beserta beberapa jajarannya di Pendopo Bupati Ateng, Selasa pagi (12/6).

Ketua DPRK Pidie Jaya, Saiful Bahri, mengatakan Kabupaten Ateng yang telah berdiri relatif lama dan telah banyak mendapat beragam penghargaan dan prestasi, otomatis banyak pengalaman yang dapat dibagi dan pelajaran yang dapat dipetik dari kinerja Pemkab Ateng selama ini. "Yang menjadi dasar keingingan kami untuk berbagi pengalaman bersama jajaran pemerintah Kota Dingin ini, karena Aceh Tengah telah banyak pengalaman dan prestasi,” kata Saiful bernada menyanjung. Disampaikannya, Kabupaten Pidie Jaya yang baru memasuki usia Lima tahun, harus banyak belajar dan berbagi pengalaman dengan daerah yang telah terlebih dahulu maju dan berkembang.

"Sepulangnya kami dari Aceh Tengah, kiranya mendapat banyak masukan yang diperoleh dan dapat diterapkan di daerah kami,” tukas Saiful.Mohd. Tanwier, yang terlihat menyambut baik kehadiran Wakil Rakyat Pidie Jaya tersebut, dalam kesempatan itu menceritakan situasi dan kondisi daerah yang dipimpinnya berpenduduk mencapai 209.773 jiwa. “Sektor andalan dan primadona daerah kami adalah Kopi, yang diketahui penghasil Kopi terbesar di Asia,” kata Baong, sapaan akrab Mohd. Tanwier.

Anugerah alam yang indah membuat Takengon selama ini menjadi destinasi wisata yang juga sudah akrab di telinga para wisatawan. “Keindahan panorama alam Aceh Tengah yang memiliki Danau Laut Tawar, disisi lain menjadi lahan untuk mencari rezeki bagi para nelayan,” terang Baong.

Sementara, Wakil Ketua Panleg DPRK Pidie Jaya, pada kesempatan yang sama mengatakan, Kabupaten Pidie Jaya saat ini sedang membahas Qanun pajak mineral bukan logam dan batuan serta qanun PBB Kampung dan Perkotaan pada tingkat pertama, dan menurutnya draf qanunnya telah rampung. Namun pihaknya masih ingin mengetahui bagaimana daerah lain mengelola pengaturan tentang hal tersebut. (yus)