Rakyat Aceh Online : Berita Utama - 500 Buruh Terancam Kelaparan

LANGSA-Merasa terintimidasi, terancam jadi pengangguran, bahkan anak dan istri bakal kelaparan, akibat pihak Bea dan Cukai melarang bongkar barang di Pelabuhan Kuala Langsa, membuat 500 buruh bongkar yang tergabung di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) marah dan menggelar demo ke Kantor Bea dan Cukai Kota Langsa di Kp. Jawa Muka, Langsa, Selasa (20/1).

Buruh bongkar menilai pemberlakukan Peraturan Menteri (Permen) nomor 56/M-DAG/PER/12/2008, tentang ketentuan import produk tertentu di Pelabuhan Kuala Langsa yang dilakukan Bea dan Cukai, adalah kebijakan semena-mena.

Ratusan massa buruh yang sebelumnya berkosentrasi di Jalan Pelabuhan Kuala Langsa, pada pukul 10.00 WIB kemarin, datang dengan menumpang tujuh unit truck jenis colt diesel.

Mereka membawa beberapa poster yang bertuliskan permohonan dan tuntutan. Ratusan buruh itu langsung turun dan memadati jalan di depan Kantor Bea dan Cukai.

Selanjutnya Koordinator Lapangan (korlap) demo dan beberapa delegasi buruh lainnya langsung masuk menemui Kepala Kantor Bea Cukai.

Dalam pertemuan itu, para buruh KTKBM meminta pihak Bea dan Cukai memberikan izin kepada buruh untuk membongkar barang yang telah masuk ke Pelabuhan Kuala Langsa seperti biasa. Juga meminta aktivitas Pelabuhan Kuala Langsa yang sedang maju dan berkembang, jangan dibatasi dengan tameng Kepmen nomor 56/2008 tersebut.

Koordinator Aksi para buruh KTKBM, Elisuddin usai pertemuan dengan pihak Bea dan Cukai kepada koran ini mengatakan, aksi yang digelar itu hanya menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh kepada pihak pemerintah.

“Dalam hal ini yang menjadi target untuk penyampaian tuntutan kami (buruh-red) adalah pihak Bea dan Cukai, Dinas Koperindag, DPRK dan Walikota Langsa,” sebut Elisuddin seraya menambahkan, saat audensi dengan pihak Bea dan Cukai mereka mendapatkan jawaban bahwa Bea Cukai hanya pelayan dan instansi yang lebih berwenang dengan tuntutan buruh itu adalah Diskoperindag.

Lanjutnya, aksi ini sengaja dilakukan mengingat lebih dari 500 tenaga buruh KTKBM yang selama ini menggantungkan hidup di Pelabuhan Kuala Langsa, bakal terancam jadi pengangguran. Akibat Kepmen tersebut melarang Pelabuhan Kuala Langsa melakukan bongkar lima jenis komuditi barang import, yaitu sepatu, Mainan, makanan ringan, alat elektronik dan baju.

Menurutnya, Kepmen nomor 56 itu merupakan produk imperialisme yang sengaja diciptakan untuk memonopoli pelabuhan yang telah maju. Sementara pelabuhan yang sedang berkembang seperti Kuala Langsa tidak diberikan kesempatan untuk maju.

Usai menyampaikan aspirasinya, ratusan buruh KTKBM melanjutkan aksike Dinas Koperindag Langsa. Di kantor itu, ratusan buruh juga menyampaikan tuntutan yang sama sambil berorasi didepan gedung dinas.
Kepala Dinas Koperindag Kota Langsa H. Juaini Gadeng yang menerima langsung ratusan buruh dan ikut bergabung dalam kerumunan massa itu mengatakan, dirinya sangat mendukung aspirasi yang disampaikan para buruh.

Dirinya juga berjanji akan segera menyampaikan tuntutan para buruh itu ke Dinas Koperindag Provinsi di Banda Aceh terkait Kepmen 56 tahun 2008 tersebut.

“Saya paham betul dengan keluhan dan tuntutan buruh. Karenanya mari secara bersama-sama buruh dan Koperindag berjuang untuk memajukan Pelabuhan Kuala Langsa tanpa batas. Kita akan minta peraturan yang telah dikeluarkan untuk ditinjau kembali,” tegas Juani seraya menambahkan, KTKBM Kuala Langsa juga berada di bawah binaan Koperindag Langsa.

Sambutan Kadis Koperindag itu disambut gembira oleh ratusan buruh sambil berteriak yel-yel memuji Juaini Gadeng. Usai menyampaikan aspirasinya, massa yang terdiri dari kaum pria dewasa dan pemuda itu langsung bertolak ke DPRK Langsa dan Walikota Langsa.

Di dua tempat terpisah itu, para buruh juga menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang sama yaitu meminta kepada pihak Bea Cukai, Dinas Koperindag, DPRK dan Walikota Langsa untuk memberikan izin kepada buruh melakukan bongkar barang yang telah masuk ke Pelabuhan Kuala Langsa, seperti biasa. Guna mengatasi pengangguran yang semakin tinggi di NAD khususnya Kota Langsa. (dai)