Rakyat Aceh Online :

LHOKSEUMAWE-DPRK Aceh Utara melalui Komisi B DPRK, memanggil manajemen Zaratex NV, Senin (21/3). Bahkan dalam pertemuan itu poihak dewan memperingatkan manajemen perusahaan minyak milik asing tersebut. Hal ini agar jangan sampai menimbulkan permasalahan yang merugikan masyarakat terkait kegiatan survei sumber minyak dan gas bumi yang sedang dilakukan di kabupaten ini.

Hal ini merngemuka dalam pertemuan yang berlangsung antara Komisi B DPRK Aceh Utara dengan pihak Zaratex NV di gedung dewan setempat. Dari Komisi B dihadiri Usman Abidin (ketua), Tgk Fauzi (wakil ketua), Anwar Sanusi (sekretaris), Munawir (anggota), dan Irwansyah Yahya (staf ahli Komisi B). Sementara dari pihak manajemen Zaratex diwakili representatif perusahaan itu untuk Aceh, Ery Wahab dan Konsultan Seismik Survei, Karman Simanjuntak.

Selain itu, dari pihak pemerintah juga hadir Kabid ESDM Dinas Pengairan dan ESDM Aceh Utara, Fadli, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara Edy Sofyan serta Camat Sawang Saifuddin. Dalam pertemuan itu, kalangan dewan juga meminta pihak perusahaan itu memperbaiki surat pernyataan dan pendataan kepemilikan lahan yang dinilai merugikan warga.

Dalam pertemuan itu, Ery Wahab menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan kegiatan survei seismik (metodologi pemetaan bawah tanah untuk mengetahui kandungan hidrokarbon dalam bentuk gas dan minyak bumi) di Blok Sawang. Adapun area kerja yang sedang dilakukan mulai dari Kecamatan Sawang sampai Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara.

“Dari lintasan itu, line test parameter dilakukan di Nisam. Tahapan lain pembentangan kabel untuk merekam hasil seismik dan pengisian alat getar. Dalam melakukan kegiatan, kami selalu mensosialisasikan kepada masyarakat. Yakni yang lahannya terkena seismik supaya tidak terjadi miskomunikasi,”ujar Ery.

Sejauh ini, sambungnya, sudah dilakukan enam kali sosialisasi kepada masyarakat. Survei ini akan berlanjut sampai Juli atau Agustus 2011 dan akan ditambah satu-dua bulan kalau tidak selesai.
Karman Simanjuntak menambahkan, pihaknya telah melakukan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) jauh hari sebelum dilakukan pekerjaan seismik itu.

Bahkan kegiatan itu sudah dipresentasikan di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Serta telah mendapat persetujuan dari BP Migas. Menyangkut kompensasi bagi masyarakat yang lahannya terkena survei seismik. Menurut Ery Wahab, hal itu dijalankan sesuai Peraturan Gubernur Aceh tentang tarif kompensasi terkait kegiatan seismik itu.

Ini juga dibenarkan oleh Kabid ESDM pada Dinas Pengairan dan ESDM Aceh Utara, Fadli, sekaligus anggota tim yang di-SK-kan oleh gubernur Aceh terkait program survei migas itu. Menanggapi penjelasan dari pihak Zaratex, Sekretaris Komisi B Anwar Sanusi, tidak bosan mengingatkan agar perusahaan tersebut jangan sampai menimbulkan permasalahan yang merugikan masyarakat.

Hal ini tentulah berkaca pada pengalaman hari lalu pada saat Zaratex melakukan survei di perairan Aceh Utara. Anwar Sanusi juga mengkritik poin terakhir dari isi surat pernyataan dan pendataan kepemilikan lahan yang dinilai merugikan masyarakat. Isi poin itu,

“Dengan akan diterimanya kompensasi ini maka saya (pemilik lahan-red) tidak akan menuntut atas segala macam bentuk atau untuk setiap jumlah kepada Zaratex NV/PT Saipari Geosains dikemudian hari sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh pekerjaan seismik ini”.

“Kita minta dan mendesak agar Zaratex memperbaiki redaksi tulisan dari poin tersebut. Agar nantinya perusahaan tidak lari dari tanggung jawabnya jika terjadi suatu persoalan pasca kegiatan berkaitan dengan survey migas itu,”ucap Anwar. Harapan itu juga disanggupi oleh Ery Wahab dan berjanji akan segera menindak lanjutinya. (agt)